TANJUNG ERAN BERDAYA

Artikel

Ringkasan Tahapan Perencanaan Desa

13 Februari 2019 10:07:10    1.144 Kali Dibaca 

ALUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
 
PERMENDAGRI NO.114 TH2014


Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan olehPemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. 

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan 
Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa. 


Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi: 
a. penyusunan RPJM Desa; dan 
b. penyusunan RKP Desa. 


RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa, sedangkan RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. 


I. PENYUSUNAN RPJM DESA 
Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: 
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa; 
Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota; 
Pengkajian keadaan Desa; 
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa; 
Penyusunan Rancangan RPJM Desa; 
Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Perencanaan pembangunan Desa; dan 
Penetapan RPJM Desa. 


  •  1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa; 
    o Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa. 
    o Tim penyusun RKP Desa terdiri dari: 
    kepala Desa selaku pembina; 
    sekretaris Desa selaku ketua; 
    ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan 
    anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsurmasyarakat lainnya. 
    o Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang. 
    o Tim penyusun mengikut sertakan perempuan. 
    o Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. 
    o Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
    a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota; 
    b. pengkajian keadaan Desa; 
    c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan 
    d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa. 
     2. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/ Kota; 
    o Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. 
    o Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. 
    o Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi: 
    a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota; 
    b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; 
    c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; 
    d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan 
    e. rencana pembangunan kawasan perdesaan. 
    Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa. 
    Rencana program dan kegiatan dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaanmasyarakat Desa. 
    Hasil pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa. 
    Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa. 
     3. Pengkajian Keadaan Desa; 
    Pengkajian keadaan Desa dilakukandalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa. 
    Pengkajian keadaan Desa meliputikegiatan sebagai berikut: 
    a) penyelarasan data Desa; 
    b) penggalian gagasan masyarakat; dan 
    c) penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. 
    Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa. 
    Penyelarasan data Desa dilakukan melalui kegiatan: 
    a) pengambilan data dari dokumen data Desa; 
    b) pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini. 
    Data Desa meliputi sumber dayaalam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa. 
    Hasil penyelarasan data Desa dituangkan dalam format data Desa. 
    Format data Desa menjadi lampiranlaporan hasil pengkajian keadaan Desa. 
    Hasil penyelarasan data Desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa. 
    PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT : 
    Dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluangpendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. 
    Hasilnya menjadidasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. 
    Usulan rencana kegiatan meliputipenyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaankemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
    Dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desasebagai sumber data dan informasi. 
    Pelibatan masyarakat Desa dapatdilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khususunsur masyarakat. 
    Unsur masyarakat antara lain: 
    a. tokoh adat; 
    b. tokoh agama; 
    c. tokoh masyarakat; 
    d. tokoh pendidikan; 
    e. kelompok tani; 
    f. kelompok nelayan; 
    g. kelompok perajin; 
    h. kelompok perempuan; 
    i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak; 
    j. kelompok masyarakat miskin;dan 
    k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
    Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat 
    Dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah, menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alatkerja untuk menggali gagasan masyarakat. 
    Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja dalam rangka meningkatkan kualitas hasilpenggalian gagasan. 
    Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerjatim penyusun RPJM Desa dapatmenggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa. 
    Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan. 
    Hasil rekapitulasi dituangkan dalamformat usulan rencana kegiatan. 
    Rekapitulasi usulan rencana kegiatan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa. 
    Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa. 
    Laporan dituangkan dalam berita acara : Berita acara dilampiri dokumen: 
    a. data Desa yang sudah diselaraskan; 
    b. data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa; 
    c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan 
    d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat. 
    Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.  
    Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan PermusyawaratanDesa setelah menerima laporan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melaluimusyawarah Desa. 
     


4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa; Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desaberdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa yang dilaksanakanterhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa. 


Musyawarah Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut: 
laporan hasil pengkajian keadaan Desa; 
rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan 
rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, danpemberdayaan masyarakat Desa. 
Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagiberdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunanDesa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakatDesa. 
Diskusi kelompok secara terarah membahas sebagai berikut: 
laporan hasil pengkajian keadaan Desa; 
prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; 
sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan 
rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa,dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. 
Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara. 
Hasil kesepakatan menjadi pedomanbagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa. 


5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa; 
Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkanberita acara Musdes. 
Rancangan RPJM Desa dituangkandalam format rancangan RPJM Desa. 
Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasilpenyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancanganRPJM Desa. 
Berita acara disampaikan oleh timpenyusun RPJM Desa kepada kepala Desa. 
Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa. 
Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahankepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJMDesa. 
Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa,dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. 


6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; 
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa. 
Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa,dan unsur masyarakat. 
Unsur masyarakat terdiri atas: 
tokoh adat; 
tokoh agama; 
tokoh masyarakat; 
tokoh pendidikan; 
perwakilan kelompok tani; 
perwakilan kelompok nelayan; 
perwakilan kelompok perajin; 
perwakilan kelompok perempuan; 
perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan 
perwakilan kelompok masyarakat miskin. 
Selain unsur masyarakat, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsurmasyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. 
Musyawarah perencanaan pembangunan Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. 
Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara.
7. Penetapan dan perubahan RPJM Desa 
Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatanmusyawarah perencanaan pembangunan Desa. 
Rancangan RPJM Desa menjadilampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. 
Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa 
Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan BadanPermusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentangRPJM Desa. 
Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal: 
terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisisekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau 
terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintahdaerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 
Perubahan RPJM Desa dibahas dandisepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa danselanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa. 


II. PENYUSUNAN RKP DESA 
Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: 
1. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; 
2. pembentukan tim penyusun RKP Desa; 
3. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa 
4. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; 
5. penyusunan rancangan RKP Desa; 
6. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; 
7. penetapan RKP Desa; 
8. perubahan RKP Desa; dan 
9. pengajuan daftar usulan RKP Desa. 


TAHAPAN DAN ALUR PERENCANAAN TAHUNAN DESA : 


JUNI : 


1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa 


Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa, yaitu: 
a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa; 
b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan 
c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.


Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. 
Hasil musyawarah Desa dituangkandalam berita acara menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. 


2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa 


• Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa. 
• Tim penyusun RKP Desa terdiri dari: 
kepala Desa selaku pembina; 
sekretaris Desa selaku ketua; 
ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan 
anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsurmasyarakat. 
Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh)dan paling banyak 11 (sebelas) orang. 
Tim penyusun mengikut sertakan perempuan. 
Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. 
Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. 
Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; 
b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; 
c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan 
d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa. 


JULI – AGUSTUS : 


3. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa 


Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang: 
pagu indikatif Desa; dan 
rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa. 
Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desayang meliputi: 
rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN; 
rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; 
rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan 
rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerahkabupaten/kota. 
Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencanaprogram/kegiatan yang masuk ke Desa yang meliputi: 
rencana kerja pemerintah kabupaten/kota; 
rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota; 
hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. 
Hasil pencermatan dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa. 
Hasil penyelarasan dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa. 
Berdasarkan hasil pencermatan, tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunanberskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa. 


4. Pencermatan Ulang RPJM Desa 
Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencanakegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnyasebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. 
Hasil pencermatan menjadi dasarbagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa. 


5. Penyusunan Rancangan RKP Desa 
Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada: 
hasil kesepakatan musyawarah Desa;
pagu indikatif Desa; 
pendapatan asli Desa; 
rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; 
jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota; 
hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; 
hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan 
hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. 
 
Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan. 
Pelaksana kegiatan mengikutsertakan perempuan. 
Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian: 
evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; 
prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; 
prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar-Desa dan pihak ketiga; 
rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan 
pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. 
Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidangpembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKPDesa. 
Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional. 
Rancangan RKP Desa dituangkandalam format rancangan RKP Desa. 
Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. 
Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa. 
Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh tim verifikasi. 
Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepadaPemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 
Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan. 
Usulan prioritas program dan kegiatandituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa. 
Rancangan daftar usulan RKP Desa menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa. 
Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa danrancangan daftar usulan RKP Desa. 
Berita acara disampaikan oleh timpenyusun RKP Desa kepada kepala Desa. 
Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa. 
Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa 
Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa, kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. 
 6. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. 
Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. 
Unsur masyarakat terdiri atas: 
a. tokoh adat; 
b. tokoh agama; 
c. tokoh masyarakat; 
d. tokoh pendidikan; 
e. perwakilan kelompok tani; 
g. perwakilan kelompok nelayan; 
h. perwakilan kelompok perajin; i. perwakilan kelompok perempuan; 
j. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan 
k. perwakilan kelompok masyarakat miskin. 
Selain unsur masyarakat, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. 
Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
Rancangan RKP Desa, berisi prioritasprogram dan kegiatan yang didanai: 
a. pagu indikatif Desa; 
b. pendapatan asli Desa; 
c. swadaya masyarakat Desa; 
d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan 
e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 
Prioritas, program dan kegiatandirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: 
peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; 
peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; 
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; 
pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 
pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; 
pendayagunaan sumber daya alam; 
pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa; 
peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan 
peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa. 
Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara. 


SEPTEMBER : 


7. penetapan RKP Desa 
Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. 
Rancangan RKP Desa menjadilampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa. 
Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. 
Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan BadanPermusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentangRKP Desa. 
 8. perubahan RKP Desa 


RKP Desa dapat diubah dalam hal: 
terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau 
terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 
9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa. 
Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana kepada bupati/walikota melalui camat. 
Penyampaian daftar usulan RKP Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan. 
Daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota. 
Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa. 
Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa diterima oleh pemerintah Desa setelahdiselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan dikecamatan pada tahun anggaran berikutnya. 
Informasi diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya. 
 OKTOBER – NOPEMBER : RANCANGAN PERDES TENTANG APBDES 


Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 
Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. 
Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. 
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 


DESEMBER : PERDES TENTANG APBDES 
• APB Desa paling lambat ditetapkan dengan peraturan Desa.

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Statistik Penduduk

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

PUSKOMINFO PPDI MEDIA CENTER BENGKULU SELATAN

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:118
    Kemarin:134
    Total Pengunjung:205.981
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.235.60.144
    Browser:Tidak ditemukan